Dana PEN’Lukai Hati’Pemilik Lahan,Disdik Taput Diminta Menunjukkan Dokumen Penyerahan Lahan

oleh -1.111 views

Demimasanews.com|Taput
Dinas pendidikan pemerintah Kabupaten Tapanuli utara,diminta secepatnya supaya membongkar Bangunan yakni atas berdirinya Jamban beserta sanitasinya,karena bangunan yang didirikan di lahan warga yang berada di desa silosung,kecamatan simangumban di sinyalir tidak memiliki dokumen lahan.

Selain itu,pelimilik lahan juga mengaku hingga saat ini belum ada pihak yang meminta persetujuan kepada mereka untuk pemakaian lahan dan atas segala bangunan diatas tanah mereka.

Atas pembangunan tersebut pemilik menyampaikan tidak akan merelakan sebidang tanah warisan mereka yakni peninggalan orang tua (Alm.Mangandar Sianturi) di jadikan Pembuangan limbah manusia kedepannya karena proyek pembangunan atau pembuatan jamban di lahan tersebut.

Adapun pembangunan jamban beserta Sanitasinya yang di kerjakan baru ini,adalah proyek dari Dinas pendidikan Pemkab Tapanuli utara,dimana anggarannya bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN). pembangunan jamban beserta sanitasinya tersebut,sebelumnya telah di ingatkan oleh pemilik tanah supaya tidak dilanjutkan pengerjaannnya oleh pihak kontraktor pelaksana yakni.CV.Era Global Mandiri,karena mengingat pemilik tanah, belum menyerahkan sebidang lahan tersebut kepada pemerintah yakni Dinas pendidikan Tapanuli Utara.

pembongkaran bangunan yang ada menurut pemilik lahan Pantas Sianturi,telah di sampaikannya kepada Dinas pendidikan melalui Kordinator wilayah(korwil) kecamatan Simangumban,dimana sebagai yang mewakili dinas pendidikan Tapanuli Utara.

“Saya telah meminta dengan baik kepada Dinas pendidikan Taput,melalui bapak korwil.pak Wesli Sianipar,supaya dinas pendidikan taput dapat membongkar unit bangunan tersebut,mengingat kami pemilik tanah merasa belum pernah menyerahkan sebidang tanah kami kepada pemerintah kabupaten Tapanuli utara.jika kami sudah menyerahkan tidak mungkin kami menyuruh membongkarnya,ungkap pantas sianturi ke media online, demimasanews.com (18/01).

Ia juga menyampaikan,sebagai ahli waris,atas pembangunan yang ada selama ini telah melukai hati keluarga besar mereka
karena pemerintah yakni dinas pendidikan tidak pernah meminta persetujuan dari mereka para ahli waris atas segala pembangunan yang ada.

“Kita sangat kecewa kepada Dinas pendidikan Tapanuli utara,karena selama ini di setiap pembangunan yang ada, tidak pernah meminta persetujuan dari kita sebagai pemilik tanah,walau orang tua kami telah menyampaikan secara berulang,namun tidak menjadi pertimbangan bagi mereka pemilik proyek”katanya.

Lebih lanjut Pantas Sianturi mengatakan,atas pembangunan yang ada kita telah pertanyakan kepada kordinator disdik wilayah kecamatan Simangumban pak Wesli,atas dasar apa dinas pendidikan taput membangun diatas tanah warisan kami,dan selain itu kita juga meminta dokumen yang mereka miliki,jika memang ada sangat kita dukung dan bisa di tunjukkan kepada kami,namun sampai saat ini dokumen yang di minta tersebut belum di sampaikannya,Dalam hal ini menurutnya masih tetap menunggu dinas pendidikan Tapanuli utara jika ada memiliki dokumen lahan tersebut.

menurut informasi yang ada bahwa  oknum kepala sekolah SD di desa tersebut sudah mengajukan penerbitan Sertifikat Tanah atas lahan tersebut dan telah di ajukan ke Badan Pertanahan Kantah Taput,dan itu di disinyalir di ketahui dan telah ditanda tangani oleh kepala desa setempat serta ditanda tangani orang yang tidak sesuai dengan batas tanah dimana telah  tertera dalam surat yang ada.

“Kami ahli waris Masih menunggu dinas pendidikan melalui kordinator wilayah pak wesli,untuk menunjukkan dokumen lahan yang mereka miliki juga kita masih menunggu informasi Resmi dari Badan Pertanahan Tapanuli Utara sebab sebelumnya kita sudah mengirimkan surat kekantor tersebut”.ungkapnya.

Masih kata pantas sianturi,atas adanya informasi yang kita dengar bahwa ada oknum kepsek sudah mengajukan penerbitan sertifikat tanah atas bangunan yang ada saat ini,dimana telah ditanda tangani salah satu warga pendatang padahal tidak berhubungan dengan batas batas tanah dan pengajuan sertitifikat konon katanya di ketahui kepala desa setempat juga telah di tanda tanganinya,tetapi untuk kebenarannya kita masih menunggu waktu,atas itu semua nanti akan kita buka bukaan kepublik siapa yang yang mengurus dan atas ke pentingan siapa,katanya mengakhiri.|*il-Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *